Menteri Cybersecurity Jepang Yoshitaka Sakurada
REUTERS/Issei Kato/File Photo
Ponimu Nawala Karsa Promo

JEPANG – Menteri Cybersecurity (Keamanan Siber) Jepang Yoshitaka Sakurada, kini mengaku kepada komite Diet (atau Dewan Perwakilan Rakyat) di Jepang bahwa ia tak mengerti soal isu keamanan siber. Sebelumnya, ia telah mengakui bahwa ia tidak pernah menggunakan komputer dalam kesehariannya.

Pada pertemuannya dengan komite Diet pada hari Kamis lalu, Sakurada, yang juga menjabat sebagai menteri untuk kegiatan Olimpiade Tokyo 2020, dihadapkan dengan sesi tanya jawab perihal revisi Basic Act (atau Undang-Undang Dasar) mengenai mengenai keamanan siber.

“Saya sendiri tidak akrab dengan (masalah cybersecurity) itu”, ujarnya kepada komite.

“Tugas saya (sebagai menteri kabinet), adalah membacakan laporan tertulis (yang disiapkan oleh kementerian) tanpa membuat kesalahan,” katanya.

Saat pertemuan berlangsung, Sakurada beberapa kali ‘salah baca’ dokumen-dokumen yang ia bacakan. Ia juga salah mengartikan sejumlah pertanyaan dari anggota parlemen, dan menjawabnya dengan salah.

Menteri Cybersecurity tersebut juga mendapatkan kritik dari seorang anggota oposisi di parlemen, dan menurut oposisi tersebut, Sakurada dapat menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi Jepang. Sakurada sendiri membalas, “Saya di sini karena kabinet ini memerlukan seorang menteri.”

Baca Juga Artikel Berikut!  Oh Tidak! Selama Ini Elon Musk Adalah Seorang Wibu!

Pada pertemuan tersebut, ia juga mengatakan bahwa ia mulai menggunakan sejumlah perangkat teknologi secara dalam. “Saya menggunakan smartphone beberapa kali sehari karena sangat berguna,” kata Sakurada, yang mengambil posisi tersebut saat perombakan kabinet di awal bulan Oktober. “Aku tidak pernah merasakan ketidaknyamanan karena tidak bisa mengetik sendiri.”

Menteri Cybersecurity yang Tidak Pernah menggunakan Komputer!

Dalam pertemuan dengan komite yang sama pada tanggal 14 November lalu, Sakurada mengatakan bahwa ia tidak menggunakan komputer. Pernyataan tersebut mengejutkan kubu oposisi dan menarik perhatian media di seluruh dunia.

“Ini hal luar biasa, bahwa seseorang yang tak pernah menggunakan komputer bertanggung jawab atas kebijakan keamanan siber,” ujar seorang anggota parlemen oposisi pada saat itu.

Amandemen terhadap hukum cybersecurity telah disetujui dengan suara mayoritas dengan dukungan terutama dari blok pimpinan Partai Demokrat Liberal yang memimpin saat ini.

RUU tersebut menyebutkan sejumlah poin, antara lain, membentuk dewan untuk memfasilitasi pembagian informasi antara sektor publik dan swasta, dalam upaya untuk memperkuat tindakan terhadap kemungkinan serangan cyber menjelang Olimpiade dan Paralimpiade.